Buka Suara! Tanggapan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Usai Kericuhan di Demo Samarinda Kaltim, Rudy: 'Terima Kasih Atas Masukannya!'
--
BERANDAKITA.ID – Pada artikel berikut ini adalah informasi mengenai tanggapan gubernur atas tuntutan Aksi 21 April di Samarinda yang tidak boleh kamu lewatkan. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini!
Massa Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Aksi 21 April yang berlokasi di gedung DPRD Kaltim serta kantor Gubernur Kaltim. Aksi yang mendesak audit seluruh kebijakan Pemprov Kaltim ini menghadirkan berbagai polemik. Gelombang massa dari beragam elemen mahasiswa dan masyarakat mulai mendatangi lokasi hingga memadati area depan kantor DPRD Kaltim sejak Selasa 21 April 2026 pagi.
Aksi unjuk rasa dilakukan di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Selasa, 21 April 2026. Aksi tersebut sebagai upaya penuntutan transparansi anggaran pemerintah daerah, khususnya pengadaan mobil dinas dan pembangunan rumah jabatan Gubernur Kaltim.
Baca juga: Tuntutan Demo Besar di Samarinda 21 April, Desak DPRD Audit Total Kebijakan Pemprov Kaltim
Massa juga mendesak DPRD menggunakan hak interpelasi. Jumlah orang yang mengikuti aksi tersebut diperkirakan mencapai sekitar 2.000 orang. Ketika aksi berlangsung, terdapat dua demonstran yang pingsan saat mengikuti aksi di depan kantor DPRD Kaltim. Keduanya segera mendapatkan pertolongan medis.
Tuntutan Demo 21 April di Samarinda
Berikut adalah isi tuntutan pada Demo 21 April di Samarinda, Kaltim:
1. Dorongan pemanfaatan hak konstitusional DPRD
Para demonstran mendesak DPRD Kalimantan Timur untuk mengaktifkan hak angket serta hak interpelasi guna meninjau dan mengoreksi kebijakan yang diambil pemerintah provinsi. Mereka memandang kedua hak tersebut sebagai alat penting bagi lembaga legislatif dalam memastikan jalannya pemerintahan tetap transparan dan akuntabel.
2. Sorotan terhadap kebijakan dan alokasi anggaran
Irma Suryani selaku koordinator aksi menilai sejumlah keputusan pemerintah terkait penggunaan anggaran perlu dikaji ulang. Ia menyinggung pengeluaran untuk berbagai fasilitas seperti renovasi rumah dinas dan pembelian perlengkapan tertentu yang dianggap kurang mendesak, sehingga dinilai tidak selaras dengan kondisi masyarakat saat ini.
