• Minggu, 5 Desember 2021

BPOM Rilis Daftar 53 Obat Tradisional, Suplemen, dan Kosmetika Mengandung Bahan Kimia 2021

- Kamis, 14 Oktober 2021 | 07:22 WIB
BPOM Rilis Daftar 53 Obat Tradisional, Suplemen, dan Kosmetika Mengandung Bahan Kimia  2021/ilustrasi (pixabay)
BPOM Rilis Daftar 53 Obat Tradisional, Suplemen, dan Kosmetika Mengandung Bahan Kimia 2021/ilustrasi (pixabay)

“Penggunaan kosmetika yang mengandung Hidrokinon dapat menimbulkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar, serta ochronosis (kulit berwarna kehitaman). Pewarna Merah K3 dan Merah K10 merupakan bahan yang berisiko menyebabkan kanker (bersifat karsinogenik)”, lanjut Reri Indriani.

BPOM juga menindaklanjuti temuan berdasarkan laporan beberapa otoritas pengawas obat dan makanan negara lain. Berdasarkan laporan tersebut, diketahui sebanyak 202  obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung BKO dan sebanyak 97 (kosmetika mengandung bahan dilarang/bahan berbahaya.

Semua produk yang dilaporkan melalui mekanisme laporan dari otoritas pengawas obat dan makanan negara lain tersebut merupakan produk yang tidak terdaftar di Badan POM.

Total temuan obat tradisional dan suplemen kesehatan ilegal dan atau mengandung BKO yang ditemukan pada 3.382 fasilitas produksi dan distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan, memiliki nilai keekonomian Rp21,5 miliar.

MILIARAN RUPIAH

Sementara itu, nilai keekonomian temuan kosmetika ilegal dan atau mengandung bahan dilarang/berbahaya adalah sebesar Rp42 miliar, berdasarkan pemeriksaan pada 4.862 fasilitas produksi dan distribusi kosmetika.

Terhadap berbagai temuan tersebut, Badan POM melalui Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia telah melakukan penertiban ke fasililitas produksi dan distribusi, termasuk retail.

Sebagai tindak lanjut pengawasan, pemilik nomor izin edar telah diperintahkan untuk menarik produk-produk tersebut dari peredaran dan memusnahkannya. Badan POM juga mencabut izin edar obat tradisional, suplemen Kesehatan, dan kosmetika tersebut.

“Kepada produsen yang memproduksi dan importir yang memasukkan produk mengandung bahan berbahaya dan/atau ilegal ke wilayah Indonesia, diperintahkan untuk melakukan penarikan produk dari peredaran untuk dimusnahkan. Apabila ditemukan indikasi pidana, maka akan dilakukan proses pro-justitia oleh Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Badan POM,” tegas Reri Indriani.

Terkait penanganan melalui proses pro-justitia, selama periode yang sama, Badan POM telah mengungkap 69 perkara pidana di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan serta 89 perkara di bidang kosmetika.

Halaman:

Editor: Sanggono Hadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BOOSTER VAKSIN: Perlu Gak Sih, Ini Kata WHO

Minggu, 24 Oktober 2021 | 15:19 WIB

Stroke Itu Mendadak, Tidak Ada yang Perlahan-lahan

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 15:31 WIB

Ini Dia Manfaat Daun Kelor untuk Kejantanan  

Selasa, 12 Oktober 2021 | 11:30 WIB
X