• Selasa, 30 November 2021

Dana Bansos PKH Masih Ada Rp7 Triliun Lebih dan BSU Rp2,2 Triliun.

- Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:36 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan alumni penerima Kartu Prakerja/ilustrasi (ekon.go.id)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan alumni penerima Kartu Prakerja/ilustrasi (ekon.go.id)

BERANDAKITA.COM, JAKARTA --  Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan 15 Oktober 2021 mencapai Rp428,21 triliun atau 57,5% dari pagu Rp744,77 triliun, yang terdiri atas:

  • Realisasi klaster Kesehatan sebesar Rp115,84 triliun (53,9%);
  • Realisasi klaster Perlindungan Sosial Perlinsos sebesar Rp122,47 triliun (65,6%);
  • Realisasi klaster Program Prioritas sebesar Rp67,00 triliun (56,8%);
  • Realisasi klaster Dukungan UMKM & Korporasi sebesar Rp62,60 triliun (38,5%);
  • Realisasi klaster Insentif Usaha sebesar Rp60,31 triliun (96,0%).

Angka tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers beberapa waktu seperti dilansir laman Kemenko Perekoonomian, www.ekon.go.id.

Realisasi klaster Kesehatan yang sebesar Rp115,84 triliun yang utama adalah untuk Diagnostik (Testing dan Tracing) realisasi sebesar 66,6% atau Rp3 triliun.

Selanjutnya untuk Therapeutic  yang disalurkan dalam bentuk Insentif dan Santunan Nakes sebesar 73,9% atau Rp14 triliun dari pagu Rp18,94 triliun; dan Vaksinasi (Pengadaan dan  Pelaksanaan) sebesar 41,5% atau Rp23,97 triliun.

Sementara itu, realisasi dari klaster PerlinSos yang sebesar Rp122,47 triliun antara lain digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 73,4% atau Rp20,79 triliun dari pagu Rp28,31 triliun.

Selanjutnya adalah bantuan Kartu Sembako sebesar 58,6% atau Rp29,26 triliun dari pagu Rp49,89 triliun, BLT Desa sebesar 58,7% atau Rp16,91 triliun dari pagu Rp28,80 triliun; dan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar 75,60% atau Rp6,65 triliun dari pagu Rp8,80 triliun.

“Arahan dari Presiden Jokowi bahwa mengingat kasus di berbagai daerah sudah turun drastis, sesuai usulan Menteri Keuangan, maka anggaran earmarked 8% DBH/DAU agar bisa dioptimalisasi untuk tujuan lain selain penanganan Covid-19, dan Menkeu akan menyesuaikan aturan dan kebijakan terkait hal tersebut,” tutup Menko Airlangga.

Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (rep/fsr/hls)

 

Halaman:

Editor: Sanggono Hadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ini Jadwal Pencairan KJP Plus Sebelum November 2021

Selasa, 23 November 2021 | 16:35 WIB
X