• Minggu, 5 Desember 2021

Aturan Baru PPh dan PPN dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- Jumat, 8 Oktober 2021 | 06:56 WIB
RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan resmi disahkan DPR kemarin, 7 Oktober 2021. Beleid itu antara lain menyebut tentang aturan baru PPh dan PPN. (kemenkeu.go.id)
RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan resmi disahkan DPR kemarin, 7 Oktober 2021. Beleid itu antara lain menyebut tentang aturan baru PPh dan PPN. (kemenkeu.go.id)

BERANDAKITA.COM, JAKARTARUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan resmi disahkan DPR kemarin, 7 Oktober 2021. Beleid itu antara lain menyebut tentang aturan baru PPh dan PPN.

Pemerintah dan parlemen menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi beleid baru. Selanjutnya UU ini tinggal diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum resmi berlaku.

Dalam ketentuan di RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu, aturan lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif pajak penghasilan (PPh) terendah 5 persen naik jadi Rp60 juta dari sebelumnya Rp50 juta. Sementara itu, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap.

Kenaikan batas lapisan (layer) tarif terendah ini memberikan manfaat kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah untuk membayar pajak lebih rendah dari sebelumnya.

Di sisi lain, seperti dilansir laman Kementerian Keuangan, www.kemenkeu.go.id, pemerintah mengubah tarif dan menambah lapisan (layer) PPh orang pribadi sebesar 35 persen untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar.

Perubahan tersebut ditekankan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah, termasuk pengusaha UMKM orang pribadi maupun UMKM badan, dan bagi orang pribadi yang lebih mampu harus membayar pajak lebih besar.

RUU HPP juga menetapkan tarif PPh Badan sebesar 22 persen untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya, sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai menaikkan penerimaan dari PPh dengan tetap dapat menjaga iklim investasi.

Tarif ini lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh Badan rata-rata negara ASEAN (22,17%), negara-negara OECD (22,81%), negara-negara Amerika (27,16%), dan negara-negara G-20 (24,17%).

Lebih lanjut, RUU HPP juga mengatur perluasan basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan melakukan pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN.

Halaman:

Editor: Khairul Azhar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X