• Minggu, 5 Desember 2021

BSU atau BLT Kemnaker via BPJS Ketenagakerjaan: DPR Desak Penerima Diperluas

- Rabu, 29 September 2021 | 06:53 WIB
BSU atau BLT Kemnaker via BPJS Ketenagakerjaan: DPR Desak Penerima Diperluas/ilustrasi (pixabay)
BSU atau BLT Kemnaker via BPJS Ketenagakerjaan: DPR Desak Penerima Diperluas/ilustrasi (pixabay)

BERANDAKITA.COM Komisi IX DPR mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memperluas daerah penerima bantuan subsidi upah (BSU), kerap disebut bantuan langsung tunai (BLT) pekerja dan buruh tahun 2021.

Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi IX dengan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR, Selasa 28 September 2021.

Ikut pula dalam rapat dengar pendapat itu Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan, Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Sejalan dengan desakan Komisi IX tersebut, Kemnaker sudah mengusulkan perluasan daerah penerima BSU 2021, kerap disebut dengan bantuan langsung tunai (BLT) untuk pekerja dan buruh.

Pasalnya, program BSU atau BLT pekerja 2021 yang ditargetkan selesai akhir Oktober diperkirakan baru menyerap Rp6,9 triliun dari pagu anggaran senilai Rp8,7 triliun atau tersisa Rp1,7 triliun.

Informasi peluang penerima BSU atau BLT pekerja dan buruh 2021 diperluas atau ditambah disampaikan oleh Dirjen PHI Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR.

"Kemarin kami memohon ke KPCPEN (Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) dan Wakil Menteri Keuangan mengajukan usulan perluasan penerima manfaat BSU," kata Indah seperti dilansir media massa nasional.

Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Tenaga (Jamsos), saat ini daerah penerima BSU atau BLT pekerja dan buruh hanya mengacu pada Instruksi Mendagri.

Namun, katanya, dalam rapat dengan KPCPEN sudah usulkan diperluas secara nasional. Rencana tersebut masih menunggu persetujuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua KPCPEN.

Halaman:

Editor: Sanggono Hadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X