• Selasa, 30 November 2021

Menkeu Sri Mulyani: Infrastruktur Penting untuk Pemulihan Ekonomi dan Atasi Perubahan Iklim

- Senin, 27 September 2021 | 09:41 WIB
Menkeu Sri Mulyani Indrawati (foto): Infrastruktur Penting untuk Pemulihan Ekonomi dan Atasi Perubahan Iklim/ilustrasi (kemenkeu.go.id)
Menkeu Sri Mulyani Indrawati (foto): Infrastruktur Penting untuk Pemulihan Ekonomi dan Atasi Perubahan Iklim/ilustrasi (kemenkeu.go.id)

BERANDAKITA.COM -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur berpotensi memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih kuat serta sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim.

Selain itu, investasi pada infrastruktur yang baik yang dilakukan saat ini dapat membentuk perekonomian nasional, lingkungan, dan sosial dalam beberapa dekade. Hal ini ia jelaskan saat menyampaikan pidato penutupan pada Konferensi Internasional Tingkat Tinggi D20-LTIC, yang dilakukan secara virtual pada pekan lalu.

“Oleh karena itu, sangat penting bahwa ketika kami melakukan investasi infrastruktur, kami melakukannya sesuai kerangka pembangunan berkelanjutan,” ungkap Menkeu Sri Mulyani seperti dilansir laman Kementerian Keuangan, www.kemenkeu.go.id.

Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas nasional di Indonesia, lanjut Menkeu. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar dan untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 417 triliun untuk infrastruktur pada tahun 2021. Pembangunan dan transformasi infrastruktur di Indonesia bertujuan untuk mempercepat pembangunan di seluruh wilayah terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Indonesia memprakarsai kerangka kerja Public-Private Partnership atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada tahun 2005 untuk memobilisasi investasi sektor swasta di bidang infrastruktur.

KOLABORASI

Pada kesempatan itu Menkeu Sri Mulyani menyampaikan tantangan pada PPP, yaitu mengubah cara berpikir tentang kerja sama dengan sektor swasta.

Kolaborasi dengan sektor swasta, ungkapnya, sering dilihat dari perspektif yang sempit dan dalam perekonomian yang kurang berkembang, sektor swasta domestik seringkali memiliki kapasitas yang kurang efektif.

Halaman:

Editor: Sanggono Hadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ini Jadwal Pencairan KJP Plus Sebelum November 2021

Selasa, 23 November 2021 | 16:35 WIB
X